Beranda DAERAH Inspektorat Maluku Gelar Rakorwasda Tingkat Provinsi

Inspektorat Maluku Gelar Rakorwasda Tingkat Provinsi

216
BERBAGI

AMBON,Kabardaerah.com -Dalam membangun sistem kerja pengawasan intern pemerintah (APIP) baik BPKP, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota sangat diperlukan, selain agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan dan untuk meningkatkan sinergitas kinerja tetapi juga terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas antar instansi pengawasan intern pemerintah.

Menyadari hal tersebut, Biro inspektorat Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tingkat provinsi Maluku, yang berlangsung di marina hotel, selasa (7/11).

Sebelum Rakorwasda pengawasan, Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I setda Maluku bidang pemerintahan, Angki Renjaan mengatakan dalam arahan RI Presiden Joko Widodo pada pelaksanaan Rakornas pengawasan bulan mei lalu, ntara lain menyatakan hati-hati anggaran desa making meningkat pesat, namun dalam pengelolaannya tidak mudah. Dimana dapat bermanfaat bagi desa, tapi dapat juga menjebloskan kepala desa ke pidana.

Dijelaskan, alokasi/transfer dana desa yang terus bertambah dari waktu ke waktu, dapat meningkatkan resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan. Oleh karenanya peningkatan pengendalian intern dan mensinergikan APIP.

“Bagi APIP khususnya inspektorat kabupaten/kota, kondisi ini harus menjadi perhatian tersendiri. Sesuai khitah-nya, APIP harus hadir untuk memberi keyakinan tujuan organisasi dapat tercapai melalui efektivitas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern,”ujarnya.

Menurutnya, salah satu pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan APIP adalah dengan melihat resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan dana tersebut.

Olehnya itu, lebih lanjut dikatakan APIP harus memperhatikan seberapa resiko, setelah itu mengaitkan dengab pengendalian intern yang ada untuk mengantisipasinya. Semakin tinggi tingkat resikonya, maka langkah kerja pengawasan oleh APIP akan semakin rinci dan banyak.

“Mungkin terlalu naif jika langsung mengharapkan inspektorat kabupaten dapat menerapkan pengawasan berbasis resiko sebagaimana praktik yang sudah dilakukan pada negara maju. Namun setidaknya dengan mengidentifikasi resiko-resiko oleh APIP sendiri, dapat dilakuka. Peningkatan fokus dan efektivitas dalam penyusunan tujuan dan langkah kerja pemeriksaan,”pungkasnya.

Sementara itu, Plt inspektur jenderal dalam sambutannya yang dibacakan seketaris inspektorat jenderal kementrian dalam negeri Ir. H. Sutejo, mengatakan ada 4 penekanan pokok terhadap fokus pengawasan tahun 2018 yang harus diterjemahkan bersama dalam teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni APIP menjadiitra sejajar Aparat Penegaj Hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan apakah laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi administrasi atau pidana, APIP harus mampu mencegah terjadinya pungutan liar di instansi masing-masing, APIP harus mampu berfungsi sebagai early warning system dan berorientasi kepada pencegahan dan menjadi garda pengawal keuangan desa.

Untuk itu, dirinya meminta APIP harus merancang kegiatan pengawasan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dengan memerlukan koordinasi yang efektif antara inspektorat daerah dengan obyek pemeriksaan serta inspektorat daerah dengan BPK RI maupun dengan inspektorat jenderal kementrian/lembaga.

“Dengan koordinasi yang efektif, maka diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih pengawasan dan kekosongan pengawasan, “harapnya.

loading...