Beranda DAERAH Hak Maluku di Jajaran Kabinet RI

Hak Maluku di Jajaran Kabinet RI

667
BERBAGI

Sejak tahun 1978 saat terakhir kali tokoh-tokoh politik asal maluku J Leimena , G. A Siwabessy dan Martinus Putuhena menuntaskan masa jabatan nya sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan pada saat itu.

artinya sudah kurang lebih 40 tahun dalam setiap pergantian rezim hingga sampai saat ini belum ada keterwakilan dari wilayah maluku atau generasi penerus dari 3 sosok inspiratif untuk mengisi porsi kabinet pemerintahan.

padahal maluku juga merupakan wilayah yang memiliki infestasi dalam kemerdekaan indonesia kita sama-sama tau bagaiman jong ambon memperjuangan hak kemerdekaan untuk seluruh masyarakat indonesia khususnya maluku mulai dari tokoh-tokoh konseptor hingga tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang ada sebut saja Mr Latuharhari, A M Sangaji, kapitan Pattimura, karel satsuittubun , christina tiahahu dan masih banyak lagi.

Hingga sampai pada saat kemerdekaan tiba dan usulan piagam jakarta ingin di jadikan dasar negara Mr Latuharhari lah salah satu dari 2 tokoh yang menolak dan menentang keras hingga Pancasila dan UUD 1945 di jadikan dasar negara itu artinya ketika hari ini seluruh rakyat indonesia berbicara soal kebinekaan dan toleransi antar umat maka orang maluku sudah mewujudkan dari sejak dulu dan di tanamkan dalam budaya semangat pela gandong.

Apakah orang maluku tidak memiliki hak yang sama ? ataukah orang maluku hanya di jadikan sebagai pelengkap ? sampai kapan diskriminasi ini terjadi? padahal toleransi dan kebinekaan telah di junjung tinggi oleh masyarakat maluku sejak dulu.

sudah selayaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia betul-betul tumbuh di negara kesatuan republik indonesia yang kita cintai.

hal ini menjadi suatu kejanggalan yang harus di perioritaskan oleh setiap kandidat calon kepala daerah di maluku dan para calon legeslatif yang ingin menuju kursi senayan.

sehingga pada periode berikut hal ini dapat menjadi komitmen bersama untuk dapat di aspirasikan dan di jawab oleh rezim yang akan datang agar masyarakat maluku bukan hanya di jadikan sebagai penonton di luar kabinet pemerintahan.

Sebab setiap warga negara indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sudah selayaknya orang maluku mengambil andil menjadi bagian dalam kemajuan NKRI.