Beranda DAERAH Daties Wakili Gubernur Lantik Dewan Pengupahan Daerah Maluku

Daties Wakili Gubernur Lantik Dewan Pengupahan Daerah Maluku

140
BERBAGI

AMBON,Kabardaerah.com- Mewakili Gubernur Maluku Said Assagaff, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Halim Daties, melantik anggota Dewan Pengupahan Daerah Maluku dan anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Maluku Periode 2017 – 2020, bersamaan dengan Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2018, bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (7/11).

Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Daties, Gubernur Assagaff menyebutkan, ketenagakerjaan merupakan masalah ketatanegaraan yang tak henti-hentinya diperdebatkan dari waktu ke waktu, yang terus mengisi lembaran-lembaran perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku.

“Jika diperhatikan secara rinci, maka dapat kita lihat bahwa permasalahan ketenagakerjaan belum dapat terselesaikan dengan baik, yang berujung pada krisis kepercayaan publik sehingga pihak manapun tidak berdaya mengatasinya,” ujar Assagaff.

Berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan yang muncul kepermukaan dewasa ini, disebutnya,  sebagian besar masih didominasi oleh permasalahan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, disamping juga permasalahan sumber daya manusia Indonesia yang minim kualitasnya.

Salah satu masalah aktual dalam bidang ketenagakerjaan saat ini, menurut Assagaff, adalah masalah pelaksanaan penerapan upah di perusahaan yang belum berjalan secara baik.

“Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai permasalahan yang menyangkut pengupahan yang disebabkan, sejumlah faktor,” ungkapnya.

Faktor-faktor tersebut, lanjut Assagaff, antara lain: Adanya tingkat upah yang masih berada dibawah standart kebutuhan hidup layak atau kebutuhan fisik minimum.; Adanya diskriminasi pembayaran upah antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya; dan Adanya pembayaran upah yang tidak sesuai dengan peraturan yang menetapkan besarnya upah minimum;

“Sain itu, adanya perbedaan upah yang terlalu mencolok baik antar daerah, antar sektor maupun sub sektor dan kesenjangan yang terlalu mencolok antara besarnya upah yang tertinggi dengan upah yang terendah yang diterima oleh pekerja baik secara daerah, sektor, maupun sub sektor, sehingga kesenjangan rasio upah muncul,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut, Assagaff menilai, pentingnya pelaksanaan penetapan Upah Minimum oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahunnya tidak semata-mata karena perintah Undang-Undang tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh.

Selain menentukan upah minimum, dia katakan, pemerintah daerah juga bertugas untuk melakukan sosialisasi upah minimum, mengawal jalannya pelaksanaan upah minimum serta menindak pelanggaran terhadap pembayaran upah minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

“Terlebih lagi di era masyarakat ekonomi Asia (MEA) nanti, tantangan dunia usaha akan semakin berat, karena perlu dibangun suatu kesamaan persepsi/pandangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pengupahan,” tandasnya.

Pengusaha sangat wajar mencari untung yang sebesar-besarnya agar perusahaan tetap eksis, namun menurut Assagaff, pengusaha tidak boleh mengabaikan kewajibannya kepada pekerja/buruh karena mereka adalah aset penting bagi pengusaha, karena itu pengusaha harus berfikir bahwa karyawan harus sejahtera, dengan demikian akan tercipta hubungan industrial harmonis dinamis dan berkeadilan.

“Sudah merupakan keinginan yang mendalam hendaknya upah yang diterima cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya, karena upah yang diterima pekerja merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya,” tuturnya.

Begitu besarnya fungsi dan peranan penerapan upah yang baik bagi pekerja, tambah Assagaff, sehingga gairah, semangat dan produktifitas kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat upah yang diterima.

Dia mengingatkan, upah harus dilihat sebagai sarana pemerataan pembangunan dan jembatan untuk mengurangi kesenjangan yang ditandai dengan hubungam yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

“Pengupahan yang berdasarkan pada kebutuhan hidup layak, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat tenaga kerja,” ujarnya.

Melihat kenyataan bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi pekeria, maka Assagaff katakan, pemerintah telah menempuh kebijaksanaan berupa penetapan upah minimum yang jumlahnya terus mengalami kenaikan.

Dia menyebutkan, upah minimum adalah upah yang paling rendah yang harus diterima oleh pekerja dari majikannya yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Penetapan upah minimum tersebut merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah untuk menangani lebih serius lagi permasalahan ketenagakerjaan secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Maluku.

Pemerintah Daerah Maluku yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dinilainya, adalah penyelenggara tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan dibidang Pembinaan di daerah. Salah satu diantaranya adalah Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, diminta Assagaff, untuk berperan dan bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan upah di Provinsi Maluku.

“Sehubungan dengan kewenangan di bidang ketenagakerjaan dalam otonomi daerah sedemikian luas, maka daerah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk wilayah Provinsi Maluku,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut Assagaff, terutama pelaksanaan Upah Minimum Provinsi sangat besar, diharapkan peranan Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu pemberdayaan daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan pekerja/buruh secara khusus.

Gubernur Assagaff berharap, kegiatan yang akan dilaksanakan saat ini bukan hanya sebagai pelaksanaan kegiatan belaka, tetapi dapat memberikan output yang baik sehingga nantinya para peserta kegiatan dapat menjadi pioner bagi teman-teman lainnya di tempat kerja/perusahaan
masing-masing.

“Ini penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama, terkait dengan masalah pengupahan. Sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang dapat membawa angin segar terhadap stabilitas iklim usaha demi peningkatan kesejahteraan pekerja,” pungkasnya.(*)