Beranda DAERAH Buka Rakerda, Gubernur Keluhkan Kebijakan Moratorium Kelautan

Buka Rakerda, Gubernur Keluhkan Kebijakan Moratorium Kelautan

120
BERBAGI

LANGGUR,Kabardaerah.com – Saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Negeri Ohoi Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (1/2), Gubernur Maluku Said Assagaff kembali mengeluhkan kebijakan moratorium dari Menteri Kelautan dan Perinanan Susi Pudjiastuti.

Angka kemiskinan di daerah ini, disebut Gubernur Assagaff, juga adalah akibat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Yang pertama dan paling terasa misalnya karena kebijakan moratorium dari Menteri Susi. Ikan di cold storage makin sedikit.

“Ini gara-gara moratorium. Akhirnya tenaga kerja di cold storage dipangkas sampai dengan 70 sampai 75%,” tandas Assagaff.

Karena itu, Assagaff katakan, dirinya sudah meminta Ibu Menteri Susi Pudjiastuti lebih jelas lagi. Misalnya memberikan batas waktu, sampai kapan moratorium itu. Ibu Susi hanya lihat dari satu sisi, tapi seorang gubernur, lihat dari berbagai sisi.

“Ibu (Susi) tidak lihat dari angka kemiskinan. Tapi gubernur melihat dari angka pengangguran, kemiskinan, pendapatan rakyat, semua itu kita lihat,” tandasnya.

Dia berharap, mudah-mudahan ke depan moratorium bisa secepatnya dicabut. Assagaff juga berharap, supaya memperkuat koordinasi, perkuat juga sinkronisasi, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini.

Yang berikut, tambah Assagaff, periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019 saat ini memasuki tahapan akhir. Untuk itu dirinya meminta seluruh pimpinan OPD untuk terus melakukan inovasi.

Tentu saja dalam rangka akselerasi pencapaian target-target sektoral, sebut Assagaff, yang tentunya berkontribusi terhadap pencapaian target utama pembangunan, sebagaimana tertuang di dalam RPJMD kita.

Yang berikut, kata Assagaff, pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan KPK, sebagai bentuk upaya kita untuk menghadirkan clean government atau pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Kali ini merupakan rapat kerja yang ke-10. Sudah sembilan kabupaten kota, tinggal Kabupaten Buru saja yang belum mendapat giliran menjadi lokasi tempat digelarnya Rakerda,” ujarnya.

Lantaran itu Assagaff minta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memprogramkan di bulan Agustus atau September 2018, Rakerda digelar di Kabupaten Buru. Daerah diusulkan Batabual.

“Kali ini lokasi Rakerda bertempat di Negeri Ohoi Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Kita bersyukur bisa lihat negeri ini, ” tuturnya.

Sembilan kabupaten kota, disebut Assagaff, dilalui bersama-sama. Pihaknya juga menyinggahi pulau-pulau yang mungkin bagi sebagian besar dari kita belum pernah sampai, untuk kita bertemu langsung dengan masyarakat.

“Dengan bertemu langsung, kita bisa langsung menyerap keinginan dan aspirasi mereka. Rakerda kali ini memiliki arti penting karena kita akan melakukan evaluasi terkait dengan program perencanaan di tahun yang kemarin. Sekaligus juga membuat perencanaan kita ke depan di tahun 2019 nanti,” paparnya.

Nah tahun 2019 tentu saja, lanjut Assagaff, merupakan titik penentuan, karena merupakan masa berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini. Dan merupakan tahun awal dari RPJMD berikutnya, dimana kita memasuki tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025.

Menurut Assagaff, pembangunan tentu saja akan kita teruskan. Untuk itu ada beberapa catatan penting kepada kita semua sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diperhatikan, dan juga nantinya bisa ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah.

Dia juga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi kita berfluktuatif terhadap terhadap target rencana. Namun pencapaian masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau nasional mungkin 5.06 % persen, sedangkan Maluku antara 5.6 % sampai 5.7 %.

“Karena itu kemarin saya himbau agar kita bekerja keras, mudah-mudahan tahun ini kita bisa capai 6%,” ungkapnya.

Di katajan, hanya dua hal yang perlu kita pacu untuk mencapai 6 % ke atas. Yang pertama ekspor. Kalau Pak Rommy (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) bisa langsung di tahun ini juga, sebanyak mungkin dokumen-dokumen ekspor ikan, kita bisa langsung dari Maluku, maka beta yakin tahun ekonomi kita bisa di atas 6%. Yang kedua, investasi. Investasi itu mau masuk jika aspek keamanan terjamin.

‘Kita, kalau Blok Masela sudah produksi, lalu di Seram Timur juga sudah produksi, saya kira pertumbuhan ekonomi kita juga bisa mencapai di atas 10%. Nah itu bisa membuka lapangan kerja yang cukup besar,” tuturnya.

Angka kemiskinan Maluku, tambah Assagaff, pada bulan September 2017, tercatat masih 18.29 %. Ini karena 3 kabupaten yang ada di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya (29%), Maluku Tenggara Barat (28%), Kepulauan Aru (28%).

“Ini yang membuat angka kemiskinan kita masih 18.29%. Nah saya berharap ketiga kabupaten ini, kepala daerahnya mau kerja keras ikut menurunkan angka kemiskinan sekitar 23 sampai 24 %, itu berarti kita akan turun sampai 15%,” tuturnya.

Tapi kalau ketiga kabupaten ini tidak memperhatikan, dirinya kuatir kita juga akan naik.

“Trend angka pengangguran, itu juga masih belum stabil. Ya, kita dari 10 dia bisa turun ke tujuh (7), dan sekarang mungkin dia naik sedikit,” ujarnya.