Beranda DAERAH BCA Diduga Dibalik Eksekusi Bermasalah Gang Singa

BCA Diduga Dibalik Eksekusi Bermasalah Gang Singa

141
BERBAGI

AMBON,KD.Maluku.com – Pihak Bank Central Asia diduga berada dibalik.eksekusi rumah milik keluarga Matahelumual, yang terletak dikawasan jalan Rijali Gang Singa Kota Ambon.

Pasalnya diketahui tanah yang katanya milik Enggito Yauris tersebut, diduga telah beralih tangan kepada pihak.BCA Surabaya.Data yang berhasil didapat media ini Minggu (28/10) menyebutkan.

Tanah tersebut dibeli Yauris dari Yosina Nikijulluw yang mengaku bermarga Mairuhu. Parahnya lagi, jual beli antara Yauris dan Mairuhu ini dilakukan ketika tanah tersebut tengah menjadi objek sengketa. Namun atas jasa beberapa pengacara handal, akhirnya transaksi tersebut dapat dilakukan.

Yang lebih gila lagi, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, A. Anaktototy, malah mengeluarkan sertifikat tanah atas nama Yosina Mairuhu. Belakangan Anaktototti dalam pernyataannya saat perkara tersebut mencuat, menyatakan bahwa sertifikat milik Yosina Nikijulluw alias Yosina Mairuhu adalah cacat hukum. Lantaran saat mengurus sertifikat yang diberi nomor 271 itu. Yosina Nikijulluw alias Yosina Mairuhu, tidak menyertakan surat keterangan kehilangan.sertifikat dari Kepolisian. Dan bukti iklan pengumuman kehilangan pada media.massa. Padahal kedua surat tersebut adalah syarat wajib yang dibutuhkan ketika mengurus sertifakat baru lantaran sertifikat lama hilang.

Terwujudnya sertifikat siluman nomor 271 tahun 2006 ini, diduga lantaran adanya campur tangan Anggito Yauris lewat dua pengacara yang cukup punya nama di Kota Ambon. Padahal Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, tidak pernah membatalkan atau menggugurkan sertifikat nomor 271 tahun 1976 milik keluarga Matahelumual.

Diduga lantaran adanya kongkalikong antara Pengadilan Negeri Ambon, dan oknum pengacara yang dibiayai Anggito Yauris, akhirnya Pengadilan Negeri Ambon melakukan eksekusi tanah milik keluarga Matahelumual tersebut. Pelaksanaan eksekusi tersebut juga diduga menyalahi prosedur. Lantaran perkara ini masih dalam taraf banding, serta belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun pihak pengadilan negeri Ambon tidak mau ambil pusing, dan tetap melakukan eksekusi. Bahkan surat pemberitahuan eksekusi tersebut bark diberikan kepada pihak tereksekusi 23 jam sebelum dilakukan eksekusi. Dimana Surat eksekusi itu dikeluarkan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Oktober 2018.K

Keesokan paginya (10/10) pihak Pengadilan negeri Ambon baru menyerahkan surat tersebut kepada pihak tereksekusi. Dan kemudian eksekusi dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2018.

Dugaan campur tangan pihak BCA terlihat ketika Ruddy Mahulette, salah satu pegawai BCA Ambon terlihat mendatangi kantor Pengadilan.Negeri Ambon, beberapa jam sebelum eksekusi dilakukan.

Sumber media ini di Pengadilan Negeri Ambon.menyebutkan, kedatangan Ruddy Mahulette diduga terkait pelaksanaan eksekusi. Lantaran Ruddy Mahulette sendiri mengakui kalau dirinya adalah keponakan Anggito Yauris.

Sidang kasus sengketa tanah milik Keluarga Matahelumual sendiri yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon, diduga sarat dengan rekayasa. Hal ini terlihat dengan adanya pergantian majelis hakim yang mengadili perkara tersebut sebanyak 4 Kali. Dan baru pada majelis hakim ke empat yang dipimpin Herry Setyobudi inilah keputusan dikeluarkan. Dimana keputusan tersebut memenangkan Anggito Yauris.

Dugaan rekayasa perkara ini jugs terlihat dalam putusan majelis hakim. Dimana dalam amar putusannya, majelis.menyatakan objek sengketa dengan nomor sertifikat 71 adalah sah milik Anggito Yauris. Namun putusan majelis hakim yang diketuai Herry Setyobudi ini, diduga juga cacat hukum. Lantaran tidak memuat secara lengkap mengenai objek yang disengketakan. Dimana putusan tersebut hanya memuat nomor sertifikat saja, tanpa menyebutkan tahun sertifikat tersebut. Selain itu juga dalam putusan tersebut tidak memuat batas batas objek sengketa selayaknya suatu putusan perdata mengenai tanah.

Terkait putusan dalam perkara antara Anggito Yauris melawan keluarga Matahelumual tersebut. Meiske Matahelumual SH, yang dikonfirmasi media ini Minggu (28/10) mengakui adanya putusan tersebut.

“Sebagai seorang praktisi hukum. Saya baru nelihat keputusan seperti itu. Dan dari sisi hukum keputusan majis hakim yang diketuai Herry Setyobudi dalam perkara ini adalah cacat hukum, ” ujarnya

Meiske juga menduga adanya main mata dalam proses eksekusi yang dilakukan. Dimana saat itu polisi Yang bertugas mengawal eksekusi itu. Tidak dapat menunjukan surat perintah mereka.

“Adalah hak kami untuk menanyakan surat perintah kepada aparat keamanan. Dan mereka wajib menunjukannya. Namun nyatanya petugas polisi tidak pernah menunjukan surat eksekusi tersebut. Semua kejanggalan ini sudah saya laporkan ke Mabes Polri, Kompolnas, Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial, ” tegas Meiske.

loading...